Pemkot Bandung Resmi Luncurkan Program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting Sebagai Penguatan Gerakan Cegah Stunting

KOTA BANDUNG, INDONESIA-INDONESIA.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai bagian dari penguatan Gerakan Cegah Stunting. Hal ini menjadi langkah baru Pemkot Bandung dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan,  hingga masyarakat.

Peluncuran program berlangsung di Yess Coffee, Kota Bandung, Rabu, 15 Juli 2026, dipimpin langsung Wali Kota Bandung Muhammad Farhan didampingi Ketua TP Posyandu Kota Bandung Aryatri Benarto Farhan.

Farhan mengatakan, stunting tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan kekurangan gizi. Tingginya angka stunting merupakan persoalan sistemik yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari sanitasi, kualitas lingkungan, hingga pola hidup masyarakat.

"Stunting bukan hanya masalah ASI atau pemberian makanan tambahan. Ini persoalan yang sangat sistemik. Kalau kita ingin menurunkan angka stunting, maka yang harus kita benahi bukan hanya gizinya, tetapi juga lingkungan, sanitasi, kualitas air, dan seluruh faktor yang memengaruhinya," ujar Farhan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8 persen, lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 16 persen.

Menurut Farhan, kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih serius dan terbuka dalam menghadapi persoalan yang ada.

"Kalau kita menyangkal bahwa kita sedang bermasalah, maka masalah itu akan semakin jauh dari solusi. Kita harus berani mengakui kondisi ini agar bisa mencari jalan keluarnya bersama," katanya.

Farhan menjelaskan, persoalan stunting di Kota Bandung tidak disebabkan oleh kurangnya pasokan pangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung justru memperoleh pasokan bahan pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia.

"Kalau soal suplai makanan, Kota Bandung tidak ada masalah sama sekali. Jadi jangan-jangan persoalannya bukan semata-mata gizi. Ada faktor-faktor lain yang harus kita selesaikan bersama," ujarnya.

Ia kemudian menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka stunting, di antaranya kualitas udara yang masih buruk, kondisi sanitasi yang belum memadai, hingga kualitas sumber air yang perlu terus diperbaiki.

Farhan menyebut, berdasarkan data kewilayahan, sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung belum memiliki septic tank yang layak sehingga masih berpotensi melakukan buang air besar sembarangan (BABS).

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.

"Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah karena sifatnya lintas sektor," katanya.

Karena itu, Farhan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah melakukan identifikasi persoalan di wilayah masing-masing.

Setiap wilayah, kata dia, memiliki tantangan yang berbeda sehingga solusi yang diterapkan pun harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

"Kewilayahan menjadi garda terdepan. Ada wilayah yang persoalannya banjir, ada yang sanitasi, ada yang kualitas air. Semua harus dipetakan agar intervensinya tepat sasaran," ujarnya.

Ia juga menginstruksikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk mengoptimalkan Dapur Dahshat di setiap kelurahan sebagai pusat pengolahan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mengalami kekurangan gizi.

Menurutnya, makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diolah kembali agar kandungan gizinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.

Selain itu, Farhan meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mulai memetakan kualitas air sungai, termasuk melakukan pengujian kandungan bakteri Escherichia coli di beberapa titik Sungai Cikapundung sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan lingkungan.

Farhan menargetkan Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting, yakni tidak muncul lagi kasus stunting baru.

Namun ia menyatakan, target tersebut merupakan proses yang harus dicapai melalui kerja nyata, evaluasi rutin, serta kolaborasi seluruh pihak.

"Zero New Stunting bukan keajaiban, tetapi sebuah proses. Setiap Senin ketiga setiap bulan, saya minta laporan perkembangan sehingga tahu apa yang sudah berhasil dan yang masih harus diperbaiki," pintanya.

Ia juga meminta seluruh program penanganan stunting berbasis data agar bantuan pemerintah tidak tumpang tindih dan mampu menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan.

Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan mengatakan, pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri hingga anak memasuki usia balita.

Menurutnya, stunting bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga produktivitas ketika dewasa.

"Karena itu pencegahan harus dimulai dari keluarga dan diperkuat oleh seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Aryatri menjelaskan, Posyandu kini telah bertransformasi menjadi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024.

Di Kota Bandung saat ini terdapat 2.004 Posyandu, dengan 2.003 di antaranya aktif, didukung oleh 14.797 kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Ia mengapresiasi peluncuran Bandung Utama Goes to Zero New Stunting karena mampu mengintegrasikan berbagai program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi satu sistem pendampingan yang lebih terpadu.

"Melalui kolaborasi antara kader Posyandu, tenaga kesehatan, PKK, Karang Taruna, pemerintah kewilayahan, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis dapat melahirkan generasi Bandung yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam menambahkan, pelaksanaan program akan dilakukan melalui pemantauan rutin berbasis data hingga tingkat kelurahan.

Setiap bulan, puskesmas akan menyampaikan data balita dan ibu hamil berisiko stunting kepada lurah melalui sistem by name by address agar intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Selain pemberian makanan tambahan, perkembangan balita juga akan terus dipantau. Apabila belum menunjukkan perbaikan, kasus tersebut akan dibahas dalam lokakarya mini tingkat kecamatan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

"Dinas Kesehatan bersama seluruh kewilayahan akan terus melakukan evaluasi. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting," ujar Sony. 

Pewarta : Panuju Benny